HARIANRIAU.CO - Keputusan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina dipandang sebagai aksi tidak penting.
Menurut Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza, hal tersebut justru seharusnya tak perlu dipublikasikan.
"(Penghapusan fasilitas) kartu kredit urusan internal, tidak perlu disampaikan ke publik," ucap Faisol kepada wartawan, Rabu (16/6).
Justru yang ditunggu oleh Komisi VI DPR dari Ahok adalah aksi korporasi yang mampu meningkatkan kinerja Pertamina untuk bersaing di dunia internasional.
"Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit. Tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global, yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia," tegasnya.
Politikus PKB itu juga menilai target performa Pertamina saat ini terlampau rendah. Sehingga ia berharap Pertamina membuat aksi korporasi yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
"KPI Pertamina hari ini terlampau ringan dan mudah dipenuhi. Komisi VI jutstru ingin Pertamina membuat roadmap yang bisa dijadikan acuan business planning mereka ke depan," tandasnya.
Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit para seluruh pejabat tinggi di Pertamina. Alasan kebijakan tersebut, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
.jpeg)
